Senin, 09 Juli 2018

Laporan Perhitungan Perusahaan



Hasil gambar untuk uang
Ilustrasi. Sumber: https://tinyurl.com/ybn8ycgc

Dalam menjalankan suatu usaha, diperlukan perhitungan untuk melihat bagaimana perjalanan perusahaan tersebut. Perhitungan keluar masuk juga diperlukan untuk menentukan bagaimana keputusan selanjutnya yang diambil perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kita mulai perhitungan dari modal, aset, dan hutang. Misal HP harganya 1 juta, namun si A hanya memiliki 700 ribu, namun tetap beli HP tersebut. Maka si A memiliki aset berupa Hp seharga 1 juta yang dibeli dengan modal sebesar 700 ribu dan hutang sebesar 300 ribu.

Aset adalah SDM yang dimiliki dan digunakan untuk produksi.
Hutang dibagi 2 jenis, yaitu:
- Jangka pendek (6 bulan-2 tahun)
- Jangka panjang (lebih dari 2 tahun).
Hutang merupakan kewajiban perusahaan.

Modal adalah jumlah yang dimiliki baik berupa uang atau benda terlihat seperti property, bangunan, tanah atau yang tak terlihat seperti jaringan, koneksi, keahlian

Modal+Hutang=Aset .

Penghasilan/income adalah hasil penjualan per unit. Sehingga semakin banyak unit yang terjual, maka penghasilan akan meningkat.

Pengeluaran/cost adalah biaya untuk melakukan produksi (biasa disebut biaya produksi)

Oleh karena itu penghasilan-pengeluaran (biaya produksi) = laba produksi

Selain biaya produksi, terdapat biaya operasional (air, telepon, sewa gedung, gaji bulanan,  dan listrik), biaya penyusutan (biaya dari benda yang tidak habis pakai per satuan produksi), biaya lain (bunga, royalty dll).

Laba produksi-(biaya operasional+biaya penyusutan+biaya lain)= Laba kotor/laba sebelum pajak

Ketika pajak dibayar (dianggap 10%) akan menjadi laba bersih.
Sehingga laba sebelum pajak-pajak yang dibayarkan=laba bersih  

Laba bersih dibagi jadi 2, yaitu yang dapat diberikan langsung ke pemilik modal (deviden). Laba bersih – deviden, namanya laba ditahan N-1.

Seluruh perhitungan ini adalah neraca yang mana sifatnya harus balance antara pemasukan dan pengeluaran. Biasa juga disebut income statement or profile and loss

Selain income statement, juga terdapat cash flow.  Cash flow digunakan untuk melihat seberapa “sehat” sebuah perusahaan. Misalnya jumlah uang yang ada di perusahaan tanggal 1 Januari tahun N = jumlah uang yang ada di perusahaan tanggal 31 Desember tahun N-1 (dapat dianggap sebagai uang kas). Selama 1 tahun, uang kas bertambah karena biaya penyusutan. Pertambahan disebabkan oleh tidak adanya lagi tanggungan akibat sudah dibayar. Adanya laba yang ditahan dan penghasilan lain seperti orang lain yang membayar royalty juga menyebabkan uang kas bertambah.

Kas+biaya penyusutan+laba yang ditahan+penghasilan lain(misal royalty)=Kas awal

Seiring berjalannya waktu bila di perusahaan terdapat beberapa pengeluaran seperti cicilan, DP, bahan produksi, pajak, bunga, komisi, fee dan asuransi, memengaruhi jumlah kas
Kas awal-(Cicilan+DP+bahan produksi+pajak+bunga+komisi+fee+asuransi)=Kas akhir

Ada juga istilah mengenai Return of Investment (ROI). ROI adalah jangka waktu pengembalian modal atau berapa besar modal yang akan kembali per tahun.
ROI: ((L1+L2+L3)/Modal)x100
Di mana:
L1: Laba bersih tahun 1
L2: Laba bersih tahun 2
L3: Laba bersih tahun 3

Rumus dari PBP (Payback Period): (Modal/(L1+L2+L3))x100
Di mana:
L1: Laba bersih tahun 1
L2: Laba bersih tahun 2

L3: Laba bersih tahun 3
Bila uang kas kosong, dapat memasukkan setengah dari modal sampai ada penghasilan. Sekian tulisan untuk kali ini 

Minggu, 01 Juli 2018

Regulasi Penggunaan Pewarna Makanan di Indonesia



Hasil gambar untuk food colorANT
Ilustrasi. Sumber: https://tinyurl.com/y96m88p5
Makanan selain mengenyangkan dapat memenuhi kepuasan emosional. Dalam memilih suatu makanan parameter pertama yang terlihat dan dapat dinilai adalah warna. Warna pada makanan dapat mencerminkan persepsi rasa (contoh bila warna oranye maka konsumen berasumsi bahwa rasa makanan itu adalah jeruk), warna juga dapat menentukan kualitas suatu makanan (kesegaran, kematangan, kerusakan dll). Selain itu, warna juga menunjukkan suatu keaslian produk tersebut. Maksudnya konsumen yang cerdas dapat menilai apakah makanan menggunakan pewarna tambahan atau tidak.
Di Indonesia penggunaan pewarna diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Pewarna. Secara harafiah pewarna (colour) adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna baik secara alami dan secara sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Jenis pewarna bahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami (natural food colour) adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis parsial atau diturunkan) dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk jenis pewarna identik alami. Pewarna sintetis (synthetic food colour) adalah pewarna yang diperoleh dengan disintesis secara kimiawi.

Jenis BTP pewarna alami beserta (Acceptable Daily Intake) ADI masing-masing yang diperbolehkan terdiri atas:
1. Kurkumin CI. No. 75300 (Curcumin): 0-3 mg/kg berat badan
2. Riboflavin (Riboflavins): 0-0,5 mg/kg berat badan
3. Karmin dan ekstrak cochineal CI. No. 75470 (Carmines and cochineal
extract): 0-5 mg/kg berat badan dan tidak dinyatakan (toksisitas rendah dan tidak mengganggu kesehatan)
4. Klorofil CI. No. 75810 (Chlorophyll): tidak dinyatakan
5. Klorofil dan klorofilin tembaga kompleks CI. No. 75810 (Chlorophylls
and chlorophyllins, copper complexes): 0-15 mg/kg berat badan
6. Karamel I (Caramel I – plain): tidak dinyatakan
7. Karamel III amonia proses (Caramel III - ammonia process): 0–200 mg/kg berat badan (dalam bentuk cair) atau 0-150 mg/kg berat badan (dalam bentuk padatan)
8. Karamel IV amonia sulfit proses (Caramel IV - sulphite ammonia
process): 0–200 mg/kg berat badan (dalam bentuk cair) atau 0-150 mg/kg berat badan (dalam bentuk padatan)
9. Karbon tanaman CI. 77266 (Vegetable carbon): tidak dinyatakan
10. Beta-karoten (sayuran) CI. No. 75130 (Carotenes, beta (vegetable)): tidak dinyatakan
11. Ekstrak anato CI. No. 75120 (berbasis bixin) (Annatto extracts, bixin
based): 0-12 mg/kg berat badan (sebagai bixin)
12. Karotenoid (Carotenoids): 0-5 mg/kg berat badan
13. Merah bit (Beet red): tidak dinyatakan
14. Antosianin (Anthocyanins): 0-2,5 mg/kg berat badan
15. Titanium dioksida CI. No. 77891 (Titanium dioxide): Tidak dinyatakan

Jenis BTP pewarna sintetis beserta (Acceptable Daily Intake) ADI masing-masing yang diperbolehkan terdiri atas:
1. Tartrazin CI. No. 19140 (Tartrazine): 0 – 7,5 mg/kg berat badan
2. Kuning kuinolin CI. No. 47005 (Quinoline yellow): 0 – 5 mg/kg berat badan
3. Kuning FCF CI. No. 15985 (Sunset yellow FCF): 0 – 4 mg/kg berat badan
4. Karmoisin CI. No. 14720 (Azorubine (carmoisine)): 0 – 4 mg/kg berat badan
5. Ponceau 4R CI. No. 16255 (Ponceau 4R (cochineal red A)): 0 – 4 mg/kg berat badan
6. Eritrosin CI. No. 45430 (Erythrosine): 0 – 0,1 mg/kg berat badan
7. Merah allura CI. No. 16035 (Allura red AC): 0 – 7 mg/kg berat badan
8. Indigotin CI. No. 73015 (Indigotine (indigo carmine)): 0 – 5 mg/kg berat badan
9. Biru berlian FCF CI No. 42090 (Brilliant blue FCF): 0 -12,5 mg/kg berat badan
10. Hijau FCF CI. No. 42053 (Fast green FCF): 0 – 25 mg/kg berat badan
11. Coklat HT CI. No. 20285 (Brown HT): 0 – 1,5 mg/kg berat badan

BTP pewarna di atas dilarang dipergunakan untuk:
a. Menyembunyikan penggunaan bahan (satu atau lebih) yang tidak memenuhi persyaratan;
b. Menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik (CPPB) untuk pangan
c. Menyembunyikan kerusakan bahan atau produk pangan.

Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam regulasi ini maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. Peringatan secara tertulis
b. Larangan mengedarkan produk untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran
c. Perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu
d. Pencabutan izin edar.

Sekian untuk tulisan kali ini apabila ingin mempelajari lebih lanjut dapat dilihat di https://tinyurl.com/y7cnv7v4

Sistem Manajemen Pergudangan Makanan





Hasil gambar untuk gudang makanan

Ilustrasi. Sumber: https://tinyurl.com/y9t92yq7

Dalam industri pangan, peran gudang sangatlah penting. Fungsi dari gudang industri pangan adalah menyimpan makanan, mengurangi risiko kontaminasi, melindungi makanan dari agen perusak seperti cahaya matahari, hujan, serangan biologis, debu dll. Dalam pergudangan perlu dibuat suatu sistem agar manajemen supaya sumber daya di dalamnya dapat dikelola dan digunakan dengan efisien dan efektif. Dalam hal ini terdapat 2 metode dalam mengelola sistem penyimpanan di gudang:

1. First In First Out (FIFO) 
Prinsip ini berarti barang yang masuk terlebih dahulu ke gudang harus digunakan terlebih dahulu. FIFO biasa diterapkan untuk manajemen penggunaan bahan baku. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan stok-stok bahan baku/raw material lama. Pada industri makanan terutama bahan-bahan yang mudah rusak, bahan-bahan harus segera diolah agar tidak terbuang sia-sia ketika deteorisasi. Penerapan prinsip ini juga dapat mengurangi food waste, menguatkan sistem rantai pasok dan mengurangi kerugian perusahaan secara materiil.

2. First Expired First Out (FEFO)
Pada prinsip ini cukup mirip dengan prinsip FIFO, namun menurut penulis yang menjadi perbedaan adalah aplikasinya yang diterapkan ke produk jadi/finished good. Produk yang expired datenya lebih awal disebabkan oleh adanya kecenderungan produk tersebut diproduksi lebih dahulu dibanding produk yang expired datenya lebih lama. Produk jadi terutama makanan saat penyimpanan dapat mengalami penurunan mutu baik secara sensoris, mikrobiologis, maupun kimiawi. Prinsip ini berusaha untuk membuat produk sampai ke tangan konsumen secepatnya berdasarkan permintaan dari pasar.

Sekian dari tulisan kali ini.

Minggu, 24 Juni 2018

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Indonesia


Hasil gambar untuk P-IRT
Ilustrasi. Sumber: https://tinyurl.com/y8pzxppe
          
           Industri pangan sedang berkembang pesat di Indonesia. Baik sektor industri besar maupun kecil sedang berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang berkualitas dan higienis. Kualitas dan kehigienisan suatu produk dapat diakui ketika produk tersebut sudah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Untuk industri kecil atau rumah tangga, izin edar untuk produk pangan yang diproduksi dinamakan Pangan-Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dengan adanya izin P-IRT di suatu produk pangan, hal itu menjadi tanda bahwa produk pangan itu dapat beredar secara legal. P-IRT dimiliki oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan mulai dari secara manual hingga semi otomatis. Adanya nomor P-IRT ditandai dengan dimilikinya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Persyaratan yang dimaksud adalah dengan memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan oleh pemilik atau penanggung jawab (Harus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan) dan hasil rekomendasi pemeriksaan sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Tata cara pemberian SPP-IRT meliputi:

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT*
Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi:
a. Formulir Permohonan SPP-IRT.
b. Dokumen-dokumen lain.
*Untuk nomor 1. Lebih jelasnya akan dibahas segera

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan
Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidangnya dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Narasumber yang bertugas pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat. Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan yang ikut penyuluhan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kriteria pengawas yang melakukan pemeriksaan (District Food Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk dalam level I – II.

4. Pemberian Nomor P-IRT
Nomor P- IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT dan minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit, contoh:
P-IRT No. 1234567890123–45
Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT yang dimaksud berakhir dan perubahan pemilik/penanggung jawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :
1. Pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Pangan terbukti sebagai penyebab dari Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
3. Pangan mengandung bahan berbahaya.
4. Sarana yang digunakan terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP.
Pedoman-pedoman di atas diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Sekian dari tulisan kali ini, bila ingin tahu lebih lengkapnya silahkan buka di https://tinyurl.com/y8gt39zx

Manajemen Prioritas



Hasil gambar untuk prioritas
4 Skala Prioritas menurut Stephen Covey. Sumber: https://tinyurl.com/y9w9jvfx

Dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pasti di antara kita sering bingung dalam memilih sesuatu di antara pilihan-pilihan lainnya. Dalam memilih suatu hal, erat kaitannya bila pemilihan hak tersebut dikaitkan dengan prioritas. Menurut KBBI, prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Bila salah dalam memilih sebuah prioritas, maka akan menimbulkan suatu masalah baik dari segi relasi, finansial, kepercayaan dll. Menurut Stephen Covey terdapat 4 kuadran dalam skala prioritas yang dapat membantu kita menentukan prioritas mana yang perlu dilakukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Berikut adalah kuadran-kuadran yang dimaksud:

1. Penting dan mendesak
- Mengerjakan tugas atau belajar ujian yang dikumpul besok
- Mengurus kepanitiaan atau organisasi (terlebih bila menjadi pemimpin)
- Terjadi kecelakaan yang mengharuskan kita melakukan transfusi darah kepada seseorang (amit-amit sih kalo yang ini, just in case)

2. Penting dan tidak mendesak
- Melakukan hobi (olahraga, menulis dll)
- Membangun relasi dengan sesama (terlebih bila mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik)
- Mengerjakan tugas rumahan (mengepel, menyapu, mencuci dll)

3. Tidak penting dan mendesak
- Membalas chat
- Membuka email
- Membeli barang diskon dengan batas waktu tertentu (biasanya kerjaan si shopaholic)

4. Tidak penting dan tidak mendesak
- Cari cewe buat diajak kenalan (apalagi kalo cuma modus ga diseriusin parahh)
- Ngobrol tanpa arah dan tidak membangun ke arah yang lebih baik
- Nonton film porno (wah ga boleh ini)

Contoh-contoh prioritas di atas tidak saklek dan dapat berubah tergantung dari kehidupan individu masing-masing. Intinya dalam melakukan suatu hal, sebaiknya kita lihat dulu prioritas tersebut masuk dalam skala berapa sehingga kita dapat mengetahui seberapa penting hal tersebut. Tentukanlah suatu prioritas masuk ke skala mana berdasarkan logika dan akal sehat. Sekian untuk tulisan kali ini.

Minggu, 17 Juni 2018

Regulasi Sertifikasi Halal Berdasarkan UU no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia


Gambar terkait
Ilustrasi. Sumber: https://tinyurl.com/y79j5d7n

Salah satu kewajiban dan syariat bagi kaum atau pemeluk agama Islam/Muslim dalam mematuhi perintah Allah yang tertulis dalam Al-Qur’an dan juga Hadis adalah menerapkan halal dalam kehidupan sehari-hari. Adanya gerakan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang diiringi oleh globalisasi menyebabkan beredarnya produk impor dan ekspor di berbagai negara. Salah satu syarat produk dapat masuk ke negara Indonesia adalah produk tersebut telah tersertifikasi halal. Umat muslim di Indonesia merupakan salah satu populasi terbesar yang ada di Indonesia atau sebesar 87,18% pada tahun 2017 menurut riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2018. Halal sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, diizinkan, dan dapat diterima. Dalam kehidupan sehari-hari ini, banyak barang-barang yang bersifat haram atau non-halal, baik itu dari hewan, tumbuhan, ataupun mikroba.

Kriteria atau jenis hewan yang tidak halal ketika menjadi daging bila:  
-  Pemotongan hewan tidak disembelih.
-  Belalai gajah.
-  Babi.
-  Alkohol.
-  Hewan karnivora (singa, anjing, serigala, burung pemangsa seperti elang dan burung hantu, ular, hama, dan hewan amfibi).

Sedangkan kriteria atau jenis tumbuhan yang bersifat non-halal:
-  Tumbuhan beracun.
- Hasil fermentasi (dari mikroba) atau hasil proses kimiawi, biologi, dan rekayasa genetika yang tercampur dengan bahan-bahan yang bersifat non halal.x

Salah satu peraturan yang menjadi acuan dalam sertifikasi halal adalah UU no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Cara melakukan sertifikasi halal di industri pangan:          
1. Perwakilan perusahaan mengikuti penyuluhan atau pelatihan supaya bisa menjamin proses produksi betul-betul halal atau tidak di tempat kerjanya;
2. Melakukan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bagian ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah:
a. Data pelaku usaha;
b. Nama dan jenis produk;
c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; serta
d. Proses pengolahan produk.
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ditetapkan maksimal 5 hari kerja dari hari permohonan  sertifikat halal diserahkan oleh pelaku usaha.
3. Audit (dilakukan analisis lab produk bila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dan pemeriksaan ke tempat produksi saat proses produksi berlangsung). Bila tidak terpenuhi dilakukan audit atau analisis tambahan, bila terpenuhi lanjut ke proses berikutnya. Hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan bahan diserahkan LPH ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui BPJPH. Hal ini dilakukan karena MUI yang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal yang mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
4.    Bila terpenuhi maka akan disampaikan hasilnya dari MUI ke BPJPH dan sertifikat halal terbit oleh BPJPH dan berlaku selama 4 tahun kecuali terdapat perubahan komposisi pada produk, serta paling lama terbit 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diperoleh dari MUI. Bila tidak terpenuhi, akan dikembalikan permohonan sertifikat halal beserta alasannya ke pelaku usaha.
Bila sudah mendapat sertifikat halal, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada
kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau, tempat tertentu pada Produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Ketentuan lebih lanjut mengenai label halal diatur dalam Peraturan Menteri. Bila pencantuman label halal tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. Teguran lisan;
b. Peringatan tertulis; atau
c. Pencabutan sertifikat halal.
Sertifikat halal yang sudah ada wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal sebelumnya berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan sertifikat halal juga diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk pelaku usaha tidak perlu khawatir akan terjadinya kebocoran resep karena setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal (JPH) wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha. Sekian dari tulisan kali ini, apabila masih ada yang kurang jelas atau ingin menelusuri lebih lanjut mengenai hal-hal yng berkaitan dengan tulisan ini maka dapat melihat di https://tinyurl.com/yaktqhdw terima kasih.

Halal Supply Chain Management




Hasil gambar untuk halal supply chain
Ilustrasi. Sumber: https://tinyurl.com/yc8h5n2g

Salah satu kewajiban dan syariat bagi kaum atau pemeluk agama Islam/Muslim dalam mematuhi perintah Allah yang tertulis dalam Al-Qur’an dan juga Hadis adalah menerapkan halal dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa hal yang tidak halal seperti:
    1.    Alkohol dan narkotika
    2.    Kotoran, kenajisan, kejijikkan alami (bangkai, darah tumpah,           babi)
    3.    Menyebabkan bahaya (sakit dan santet)
    4.    Melanggar hukum (hasil curian)

Daging hewan lebih rentan terkontaminasi oleh keharaman. Misalnya, sebuah hewan ternak mati secara tidak sengaja karena terjatuh dan terbentur atau tersangkut sehingga dagingnya terkoyak dan kehabisan darah. Bila si penjual nakal tetap menjual daging hewan tersebut untuk dikonsumsi, maka itu daging hewan sudah menjadi tidak halal dan menjadi haram karena salah satu syarat daging dapat dikonsumsi adalah daging hewan harus disembelih. Hewan yang seperti itu tidak boleh dimakan. Penyembelihan setidaknya harus menggunakan pisau tajam dan menyebut nama Allah.

Dalam melakukan usaha terutama di bidang perindustrian, rantai pasok sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Beberapa fungsi dari rantai pasok adalah
    1.    Memenuhi persediaan dan permintaan  dengan baik
    2.    Meminimalkan deadstock yang berujung kepada waste
    3.    Meminimalkan biaya inventaris dll.

Pangan yang halal sangat diperhatikan oleh masyarakat terutama kaum muslim. Pentingnya kehalalan bagi konsumen dan rantai pasok dari industry membuat terciptanya suatu sistem Halal Supply Chain Management (HSCM). HSCM merupakan kegiatan manajemen yang terlibat sepanjang rantai pasok dengan tujuan menjamin integritas halal mulai dari bahan baku hingga kehalalan dan keamanan dari makanan tersebut dapat sampai ke konsumen. Maka dari itu HSCM sangat diperlukan, terutama di Indonesia.


Dengan adanya SCM halal, diharapkan dapat memperpanjang konsistensi halal dari pengadaan bahan baku hingga distribusinya, sehingga terjamin kehalalannya. Suatu perusahaan harus memiliki halal policy. Halal policy merupakan nilai penting sebagai bagian dari tanggung jawab suatu organisasi untuk melindungi integritasnya terhadap kehalalan di sepanjang rantai pasok untuk mencapai sertifikasi halal, serta untuk memberikan perasaan aman bagi konsumen mengenai jaminan halal. Halal policy penting karena menjadi pusat paling atas dari model HSCM.


Prinsip dari logistik halal:
-  Menciptakan sistem logistik halal secara global.
-  Meminimalkan kesulitan untuk industri halal.
- Mendefinisikan kontaminasi silang antara halal dan haram dan bagaimana menghindarinya.
- Menciptakan evolusi nilai-nilai dari rantai pasokan halal secara lengkap.
-  Sistem yang telah dibuat harus sesuai dengan standar yang sudah ada baik standar
nasional maupun standar internasional

Dalam HSCM ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan seperti:
-  Pakan (sayuran)
-  Obat hewan (harus halal)
-  Penyembelihan harus layak (menggunakan pisau tajam dan menyebut nama Allah)
-  Pemisahan bahan yang halal maupun tidak halal yang layak mencakup penanganan, pengemasan, penyimpanan, penggunaan forklift, container untuk pengangkutan atau transportasi dll.

Kunci sukses implementasi halal SCM:
1. Dukungan pemerintah berupa komitmen bersama.
2. Aset khusus. Contohnya adalah armada khusus selama mengoperasikan transportasi dengan mengutamakan efisiensi, namun tetap menjaga kualitas.
3. Teknologi informasi. Maksudnya adalah mengintegrasikan teknologi untuk pertukaran informasi selama proses tracking dan tracing yang berfungsi untuk mengukur kinerja dari operasi dan pengawasan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan kunci sukses untuk memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan yang fungsinya memperdalam pemahaman konsep dan terapannya secara lebih.
5. Hubungan yang kolaboratif (dapat berupa kepercayaan, transparansi, keterbukaan informasi antar pihak dalam supply chain agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi bersama).
6. Sertifikasi halal, pembuatan standar dan pedoman halal.

Sekian tulisan kali ini.